JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memprioritaskan alokasi dana sebesar Rp550 miliar dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2026-2027. Dana tersebut ditujukan untuk membenahi sarana prasarana pemadam kebakaran serta memperkuat infrastruktur pembasahan pada lahan gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki, saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis, menyebut bahwa alokasi dana tersebut merupakan langkah strategis untuk menggeser pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuju sistem pencegahan.
"Kalau melihat dari struktur anggaran yang kami usulkan, terdapat sekitar Rp550 miliar untuk perbaikan sarpras, kemudian juga peningkatan patroli, kemudian juga perbaikan embung-embung air atau sekat kanal di lahan-lahan gambut yang itu menjadi prioritas," ujar Wamenhut Rohmat Marzuki.
Wamenhut menambahkan, pengoptimalan fungsi sekat kanal serta embung air sangat vital untuk menjaga kondisi hidrologi lahan gambut agar tetap lembap. Langkah ini bertujuan untuk memitigasi risiko kebakaran bawah permukaan (ground fire) yang dikenal sulit dipadamkan saat terjadi kekeringan ekstrem.
Upaya penguatan infrastruktur pertahanan karhutla ini dipacu sebagai respons atas peringatan dini mengenai prediksi siklus El Nino empat tahunan.
Mengingat pada siklus sebelumnya, luas lahan yang terbakar cenderung masif; Kemenhut mencatat pada periode El Nino 2023 area terbakar mencapai 1,16 juta hektare, pada 2019 seluas 1,6 juta hektare, dan rekor tertinggi pada 2015 mencapai 2,6 juta hektare.
Rencana mitigasi ini sejalan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau 2026 berpotensi lebih kering dibandingkan rata-rata dalam 30 tahun terakhir.
Kondisi ini dipicu oleh fenomena El Nino yang muncul sejak akhir April hingga awal Mei 2026 dan diprediksi mencapai puncak pada Agustus, sehingga mengurangi curah hujan yang krusial bagi kelembapan lahan gambut.
"Selain itu juga melalui usulan ABT (Anggaran Biaya Tambahan) di tahun 2026, kami juga mengusulkan anggaran yang signifikan untuk penanggulangan dan pencegahan dari karhutla untuk tahun ini. Mohon dukungan dari bapak ibu sekalian," lanjut Wamenhut Rohmat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Dwita Ria Gunadi, memberikan apresiasi atas komitmen kementerian yang mulai memfokuskan anggaran pada sarana fisik serta pelibatan masyarakat.
Kendati demikian, ia menekankan agar realisasi pembangunan infrastruktur air dan sarpras dapat diselesaikan tepat waktu sebelum puncak kemarau, agar penanganan di lapangan tidak lagi bersifat reaktif setelah api meluas.
