GLOBALINVESTOR.ID — Program digitalisasi bantuan sosial kembali menjadi fokus pemerintah pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta dukungan TNI-Polri dan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi penyaluran bansos. Dukungan itu dinilai penting agar data penerima makin akurat dan penyaluran tepat sasaran.
Digitalisasi bansos menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Tujuannya memastikan bantuan diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak, sekaligus menekan potensi penyimpangan di lapangan.
Mengapa TNI-Polri dan Pemda Diminta Terlibat
Luhut dan Gus Ipul menilai pendampingan aparat keamanan serta pemerintah daerah krusial dalam proses pemutakhiran data. TNI-Polri diharapkan membantu pengawasan penyaluran di wilayah terpencil, sementara pemda memastikan data warga di wilayahnya sesuai kondisi terkini.
Keterlibatan lintas institusi ini juga untuk meminimalkan gesekan sosial antarwarga. Pendampingan di tingkat desa dan kelurahan dinilai mempercepat penyelesaian sengketa data penerima.
Kaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Program digitalisasi bersandar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. DTKS menjadi rujukan utama penentuan siapa saja yang layak menerima bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan tunai lainnya.
Pemutakhiran DTKS dilakukan lewat musyawarah desa/kelurahan. Warga yang merasa layak namun belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui aparat setempat untuk diverifikasi.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan secara mandiri melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Berikut langkahnya:
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban ponsel atau komputer.
- Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP.
- Isi nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk.
- Masukkan kode captcha yang tertera, lalu klik "Cari Data".
- Hasil pencarian akan menampilkan status kepesertaan dan jenis bantuan yang diterima.
Selain lewat situs, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di toko aplikasi resmi. Pastikan hanya mengunduh dari sumber resmi untuk menghindari aplikasi palsu.
Yang Perlu Diwaspadai Warga
Kementerian Sosial tidak pernah memungut biaya apa pun dalam proses pendaftaran maupun pencairan bansos. Warga diminta waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa "memperlancar" bantuan dengan imbalan uang.
Laporkan setiap indikasi pungutan liar atau penipuan ke kanal pengaduan resmi Kemensos. Aduan juga bisa disampaikan melalui dinas sosial setempat atau aparat desa/kelurahan.
Informasi lengkap mengenai jadwal pencairan, besaran nominal per program, dan bank penyalur dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial. Warga diimbau tidak mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi ke sumber resmi.
