GLOBALINVESTOR.ID — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mempertanyakan sekitar 400 rotasi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilakukan pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menduga ada sejumlah nama yang lolos tanpa melewati proses assessment dan talent management semestinya. Bimo bersama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama pun meminta perombakan itu ditunda karena dinilai mengganggu stabilitas internal.
Siapa yang Dirotasi dan Berapa Jumlahnya
Perombakan terakhir menyentuh sekitar 400 orang pejabat. Cakupannya luas, mulai dari eselon II, eselon III, pejabat noneselon, kepala badan, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Sebagian besar rotasi terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kedua institusi inilah yang paling terdampak dari kebijakan tersebut.
Nama "Ajaib" yang Tak Ikut Assessment
Bimo menduga ada nama-nama yang ia sebut "ajaib" karena tidak mengikuti proses assessment dan talent management. Padahal, rotasi itu sendiri disebutnya berasal dari usulan pihaknya.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment, talent management," kata Bimo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Bimo, kondisi itu membuat dirinya bersama Djaka Budi Utama meminta perombakan ditunda. Alasannya, proses yang tidak rapi bisa menimbulkan sinyal buruk bagi pegawai lain yang sudah mengikuti ujian dan assessment.
"Itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya enggak bagus bagi pasukan yang lain yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," ujarnya.
Respons Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Bimo menyatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara berkomitmen menjalankan talent management dengan sebaik-baiknya. Pejabat yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke posisi awal.
"Yang enggak memenuhi syarat tadi dibatalkan (dikembalikan ke posisi awal), yang lain-lain tetap," kata Bimo.
Bantahan Purbaya soal Isu Rp 100 Miliar
Sebelum dicopot dari posisi menteri keuangan, Purbaya sempat merombak ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis (10/9). Perombakan menyasar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non eselon.
Purbaya menegaskan rotasi itu bagian dari mutasi biasa. Ia juga membantah rumor jual beli jabatan yang beredar di media sosial.
"Terkait mutasi ini, ada isu di TikTok yang menyebutkan 'Pak Purbaya mengumpulkan uang Rp 100 miliar untuk posisi tertentu'. Saya bingung dari mana isu itu keluar?" kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Ia mengaku sudah menanyakan isu tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun. Menurut Purbaya, Robert menyebut kabar itu sekadar rumor.
"Saya tanya, beliau (Robert) bilang tidak ada, itu rumor saja. Jadi ini betul-betul professional-based," klaimnya.
Alur Rotasi Versi Purbaya
Purbaya menjelaskan alur rotasi di Kemenkeu dimulai dari usulan, lalu dinilai oleh Sekjen dan dirinya. Ia mengaku memanggil eselon I terdekat untuk menilai kinerja setiap kandidat.
"Jadi saya panggil eselon I terdekat untuk menilai seperti apa kinerjanya. Kalau bagus ya naik, kalau tidak bagus ya tidak jadi," kata Purbaya.
Penutup: Polemik rotasi 400 pejabat ini menyisakan pertanyaan soal seberapa ketat proses assessment di Kemenkeu. Permintaan pembatalan dari dua dirjen menjadi sinyal bahwa tata kelola sumber daya aparatur masih jadi titik rawan di institusi pengelola keuangan negara.
