JAKARTA - Pemerintah Indonesia kian berkomitmen mematangkan rencana pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik guna mendukung ekosistem electric vehicle (EV) di dalam negeri.
Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi, Ahmad Faisal Suralaga, mengungkapkan bahwa penerapan circular economy atau ekonomi berkelanjutan krusial untuk dijalankan demi memaksimalkan kegunaan produk sekaligus menekan volume limbah.
"Karena prinsipnya kalau baterai ini bisa di daur ulang, yang di daur ulang itu adalah material baterainya. Nah ketika kita punya material baterai ini, mau dia diubah menjadi battery ISS, mau dia dirubah jadi baterai EV, ya itu tergantung kebutuhan. Tapi memang Indonesia, khususnya market Indonesia saat ini, itu huge market banget," katanya dalam sebuah forum diskusi bersama Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET), Rabu (24/6/2026).
Ahmad memaparkan bahwa besarnya potensi pasar di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama.
Faktor pertama adalah pertumbuhan di sektor transportasi yang terus melaju seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap teknologi, di mana mulai banyak warga yang beralih memilih kendaraan listrik maupun mobil hybrid dibandingkan kendaraan konvensional berbasis BBM.
Faktor kedua yang turut mendorong potensi ini adalah Program PLTS 100 GW yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ahmad menilai realisasi program tersebut tidak akan optimal jika hanya mengandalkan penyaluran langsung dari panel surya ke jaringan listrik (grid), sehingga kehadiran daya baterai sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang operasional.
Saat ini, Indonesia masih terus mendalami metode daur ulang baterai dari berbagai negara guna menemukan sistem yang paling tepat untuk diadaptasi. Ahmad meyakini jika ditemukan teknologi yang mampu mendaur ulang baterai dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan memproduksi unit baru, maka industri tersebut akan berkembang dengan sangat cepat.
"Tentunya harapannya dengan kita me-recycle sesuatu, produksi dari barang ini harus jauh lebih murah daripada kita memproduksi sesuatu. Karena kalau kami melakukan daur ulang tapi ongkosnya jauh lebih mahal daripada memproduksi yang baru, tentunya kebijakannya nggak akan bergerak," katanya.
