GLOBALINVESTOR.ID — Perum Bulog menyalurkan hampir 4,5 juta ton beras sepanjang 2026 melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Volume intervensi ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk menahan lonjakan harga beras di pasar.
Penugasan pemerintah itu dijalankan lewat dua instrumen yang saling melengkapi. SPHP menjaga pasokan di tingkat konsumen, sementara bantuan pangan menyasar langsung keluarga penerima manfaat.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut kedua instrumen tersebut sebagai andalan pemerintah dalam mengendalikan harga sekaligus menjaga keterjangkauan beras bagi masyarakat.
Berapa Besar Alokasi SPHP dan Bantuan Pangan?
Target awal penyaluran SPHP tahun ini mencapai 828 ribu ton. Pemerintah kemudian menambah alokasi SPHP sebesar 1 juta ton untuk memperkuat pasokan di pasar.
Bantuan pangan beras disalurkan dalam beberapa tahap. Tahap Februari-Maret mencapai 664.888 ton, lalu Juli-September sebanyak 997.332 ton.
Untuk periode Oktober-Desember, Bulog memperkirakan penyaluran kembali menyentuh sekitar 997 ribu ton. Jika seluruh penugasan direalisasikan, total penggunaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2026 mendekati 4,5 juta ton.
Siapa yang Merasakan Dampaknya?
Bagi rumah tangga penerima manfaat, bantuan pangan beras memangkas pengeluaran dapur yang biasanya jadi pos terbesar. Pasokan yang terjaga juga menahan harga beras di pasar tradisional agar tidak melonjak, terutama menjelang akhir tahun.
Rizal menegaskan dukungan stok yang kuat dan jaringan pergudangan yang tersebar di seluruh Indonesia memungkinkan penyaluran dilakukan secara masif. Jaringan itu membentang dari Sabang sampai Merauke.
"Beras SPHP dan bantuan pangan bergerak melalui dua jalur yang saling melengkapi. SPHP memperkuat pasokan di tingkat konsumen, sementara bantuan pangan langsung menjangkau keluarga penerima manfaat," ujar Rizal.
Mengapa Intervensi Ini Penting?
Beras masih menjadi makanan pokok utama bagi hampir seluruh rumah tangga Indonesia. Gejolak harga di komoditas ini cepat merembet ke inflasi pangan dan daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah mengerahkan CBP dalam skala besar untuk memastikan pasokan tetap tersedia di tengah potensi tekanan pada akhir tahun. Volume 4,5 juta ton menempatkan 2026 sebagai salah satu tahun dengan intervensi pangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Ke depan, efektivitas program ini akan bergantung pada kecepatan distribusi ke daerah terpencil dan akurasi data penerima manfaat. Dua faktor itu menentukan apakah pasokan benar-benar sampai ke meja makan masyarakat yang paling membutuhkan.