JAKARTA – Pemerintah sudah menggelontorkan anggaran belanja subsidi dan kompensasi kepada BUMN Penugasan senilai Rp 233 triliun sampai dengan paruh pertama tahun 2026.
Anggaran yang terserap tersebut setara dengan 52,1% dari target APBN serta mengalami kenaikan sebesar 44,4% secara tahunan (year on year/YoY).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, lonjakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga energi dunia.
Purbaya menjabarkan, total realisasi tersebut bersumber dari penyaluran subsidi senilai Rp 116 triliun dan alokasi kompensasi sebesar Rp 116,9 triliun.
"Subsidi dan kompensasi sampai dengan semester I tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp 233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).
Purbaya memaparkan, penyerapan subsidi dan kompensasi pada paruh pertama tahun ini melesat 44,4% jika disandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 161,4 triliun.
Menurut Purbaya, lonjakan tersebut dipicu oleh pergeseran harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), dinamika kurs rupiah, hingga naiknya volume pemakaian BBM bersubsidi, LPG 3 kilogram, serta listrik bersubsidi.
Di sisi lain, untuk sektor subsidi non-energi, kenaikan realisasi mayoritas dipicu oleh pembiayaan subsidi pupuk. Beriringan dengan kondisi itu, kuantitas penyaluran bermacam komoditas bersubsidi pun turut merangkak naik daripada semester I-2025.
Pemerintah mencatat distribusi BBM bersubsidi tumbuh 7,8%, volume LPG 3 kilogram terdistribusi naik 2%, total konsumen listrik bersubsidi meningkat 2,1%, lalu penyaluran pupuk bersubsidi melonjak hingga 21,4%.
Pemerintah memandang peningkatan belanja subsidi dan kompensasi ini sebagai salah satu mekanisme APBN dalam mempertahankan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat, sekaligus meminimalkan efek dari fluktuasi harga energi dan pangan terhadap stabilitas ekonomi domestik.
Sampai dengan semester I-2026, realisasi belanja negara secara total telah menyentuh Rp 1.656 triliun atau setara 43,1% dari pagu anggaran APBN 2026.
Pemerintah menegaskan bahwa APBN akan terus berperan sebagai shock absorber guna mengawal stabilitas ekonomi serta menyokong tren pertumbuhan ekonomi nasional.
