JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mulai merancang beragam langkah strategis guna mempercepat eksekusi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kendati dinilai membuka jalan bagi akselerasi peralihan energi nasional, kunci utama perwujudan program ini bertumpu pada jaminan pembiayaan, kesiapan transmisi listrik, serta ketepatan lini masa proyek.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa korporasi sudah menetapkan target capaian cepat (quick wins) demi memuluskan program PLTS 100 GW tersebut.
Ia menguraikan fase perdana proyek ini bakal diawali lewat pengerjaan PLTS berkapasitas 27,4 gigawatt peak (GWp) yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) berdaya tampung 82,5 gigawatt hour (GWh).
Menurut pandangannya, prioritas utama dari target antara tersebut yakni mengeksekusi fat burning program atau menghentikan pemakaian BBM pada jaringan listrik skala besar.
"Untuk fat burning program ini, PLN menyiapkan pembangunan PLTS berkapasitas 6,9 GWp data didukung BESS sebesar 15,5 GWh," jelas Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).
Di samping itu, PLN memproyeksikan pembentukan PLTS sebesar 7 GWp guna memperkokoh stabilitas pasokan listrik di area Jawa selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Darmawan mengutarakan agenda tersebut juga bakal ditunjang dengan sokongan tambahan BESS berkapasitas 28 GWh.
Pihak PLN pun membidik area perairan waduk sebagai lokasi ekspansi PLTS terapung. Badan usaha milik negara ini berhasil memetakan kurang lebih 10.000 hektare kawasan waduk yang berpotensi dioptimalkan untuk pendirian PLTS berdaya 10,3 GWp serta BESS sebesar 30 GWh. Agenda ini ditargetkan dapat rampung pada 2028 mendatang sebagai wujud percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan di tanah air.
"Karena ini adalah waduk, lahannya sudah tersedia dan kami perlu bekerja sama dengan Kementerian PU dan Kementerian ESDM, sehingga pembangunan ini bisa berjalan dengan cepat," jelasnya.
Lebih jauh, PLN telah menginventarisasi potensi pengalihan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang sampai saat ini masih beroperasi di bermacam daerah. Darmawan membeberkan ada sekitar 741 titik PLTD aktif yang menghabiskan kurang lebih 800.000 kiloliter BBM per tahunnya.
Konversi ini diyakini mampu memangkas ketergantungan terhadap BBM di sektor kelistrikan sekaligus mengerek kontribusi energi bersih bagi pasokan nasional.
"Untuk menggantikan ini (PLTD) adalah (pembangunan) PLTS berkapasitas 3,2 GWp ditambah sistem baterai 9 GWh," jelas Darmawan.
Perkembangan Kapasitas PLTS Indonesia Ia menambahkan salah satu kendala terbesar dalam pengerjaan PLTS berbasis BESS berkaitan dengan ketersediaan lahan. Merujuk pada analisis PLN, lonjakan harga tanah dari kisaran Rp200.000 menjadi Rp600.000 untuk tiap meter persegi berpotensi mendongkrak harga jual setrum mencapai 3 sen per kilo Watt hour (kWh).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar memandang sejumlah sasaran jangka pendek yang dipersiapkan PLN dalam memacu PLTS tergolong cukup berani.
“Rencana-rencana ini kami lihat sebagai komitmen yang harus direalisasikan. Target angkanya cukup besar dan membutuhkan investasi serta pembangunan dalam skala besar,” kata Bisman kepada Bisnis, Minggu (5/7/2026).
Ia menganggap alternatif pemanfaatan PLTS terapung menjadi instrumen yang pas untuk mengakomodasi penambahan volume energi ramah lingkungan di dalam negeri secara instan. Selain memanfaatkan ketersediaan waduk yang ada, pengoperasian PLTS terapung juga mampu mempercepat perwujudan target transisi energi di Indonesia.
Meninjau sektor industri penyokong, Bisman mengamati Indonesia sejatinya memiliki modal dasar yang memadai untuk menopang pengerjaan PLTS volume masif. Sektor manufaktur panel surya lokal kian tumbuh walau kuantitas produksinya masih terbatas.
Sementara itu, industri pembuatan baterai dinilai mempunyai peluang yang jauh lebih menjanjikan lantaran disokong oleh ketersediaan deposit nikel domestik yang melimpah. Menurut pandangannya, sejumlah korporasi pelat merah mempunyai kapabilitas dan sumber daya yang dapat dipadukan guna memperkuat rantai pasok manufaktur energi surya di dalam negeri.
“Sebenarnya kami punya BUMN yang mampu dan masing-masing punya sumber daya, yaitu PT LEN Industri, PT Antam, PT Timah yang bisa berkolaborasi dan memproduksi panel surya secara ekonomis,” katanya.
Bisman menilai pemerintah semestinya mengoptimalkan potensi pengerjaan PLTS sebab inovasi teknologi ini menawarkan pelbagai profit, mulai dari durasi pengerjaan yang relatif instan hingga andilnya dalam menekan pelepasan emisi karbon. Kendati begitu, akselerasi proyek PLTS wajib diiringi dengan restrukturisasi regulasi, penyediaan insentif bagi para penanam modal, dan kepastian proyek demi menarik minat pemilik modal serta selesai seturut target.
Bukan cuma dari sisi ekonomi dan modal, ia mengingatkan agar setiap proyek PLTS turut mempertimbangkan konsekuensi lingkungan serta sosial agar pengembangannya berjalan secara berkesinambungan.
“Pemerintah perlu segera membereskan masalah regulasi, insentif investasi, dan kepastian proyek agar menarik bagi investor dan berjalan sesuai target waktu. Penting juga dalam setiap proyek memperhatikan dampak lingkungan dan sosial,” ujarnya.
Kendala Pembiayaan Di sisi lain, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai faktor pendanaan merupakan hambatan paling mendasar untuk mewujudkan target mega proyek PLTS tersebut. Berdasarkan analisis Yusuf, perihal pengadaan lahan memang berimbas pada nilai investasi. Namun, ia melihat beberapa jalan keluar seperti optimalisasi waduk, penggunaan tanah negara, hingga pemanfaatan koridor infrastruktur mulai dirancang sehingga peluang resolusinya lebih terbuka.
Sebaliknya, besarnya kebutuhan kapital membuat proyek pengerjaan PLTS berskala raksasa tidak mungkin hanya bertumpu pada dana APBN. Hambatan ini kian dipicu oleh belum maksimalnya kucuran dana transisi energi dari lembaga dunia.
“Ruang fiskal pemerintah jelas tidak cukup. Di saat yang sama, pendanaan transisi internasional juga belum berkembang sesuai harapan. Kondisi ini membuat proyek sangat bergantung pada keterlibatan swasta dan ketersediaan pembiayaan jangka panjang,” katanya.
Di luar masalah kapital, Yusuf memandang kesiapan sistem jaringan listrik menjadi tantangan berikutnya. Sifat PLTS yang bertumpu pada pancaran matahari membuat jaringan listrik memerlukan sokongan sistem baterai volume besar serta transmisi yang lebih kokoh demi menjamin stabilitas distribusi.
Ia menyarankan agar pemerintah bersama PLN lebih menitikberatkan perhatian pada keberhasilan operasional proyek-proyek perdana daripada sekadar mengejar target kuantitas kapasitas.
“Jangan menjadikan angka 100 GW sebagai tujuan utama, tetapi buktikan terlebih dahulu melalui proyek awal yang berhasil dan bisa direplikasi,” katanya.
Yusuf pun mendorong pihak regulator untuk memperbanyak pola investasi yang tidak membebani anggaran negara. Menurut pandangannya, pemanfaatan PLTS atap serta pelibatan investasi swasta yang mengoptimalkan sistem jaringan PLN dapat dijadikan salah satu opsi untuk memacu penambahan kapasitas energi surya.
Sementara itu, Managing Director Energy Shift Indonesia Putra Adhiguna mengimbuhkan, pihak PLN wajib menyajikan kejelasan perihal lini masa pengadaan serta pengerjaan fisik agar target yang telah dirancang dapat terwujud tepat waktu. Ia menyoroti bahwa masih banyak agenda dalam RUPTL yang hingga kini belum menyentuh fase implementasi lapangan.
“Sekitar 60% proyek di RUPTL masih dalam kajian dan perlu didorong terus. Pengadaan Giga-One adalah langkah awal,” ujarnya.
Putra mengingatkan ketidakpastian realisasi proyek berisiko menghambat pertumbuhan industri manufaktur penyokong dalam negeri yang terlanjur menggelontorkan modal untuk membangun kapasitas produksi. Maka dari itu, pemerintah wajib menjamin proyek berjalan sesuai rencana agar pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk memperbesar ekspansi modal di sektor energi ramah lingkungan.
Ia menekankan pentingnya pemerintah dan PLN menyusun sekaligus mempublikasikan kalender kerja yang transparan terkait proses lelang, dimulainya konstruksi, hingga target penyelesaian proyek. Kejelasan tersebut dipandang krusial untuk memelihara kepercayaan penanam modal sekaligus memastikan target transisi energi dapat diwujudkan.
“Berikan jadwal pasti untuk pengadaan, mulai pembangunan dan penyelesaian proyek, lalu kawal hal tersebut bersama-sama pemerintah dan DPR,” kata Putra.
