JAKARTA — Ujian baru kini membayangi ketahanan pangan nasional seiring tibanya puncak musim kemarau yang berlangsung dari Juli hingga September 2026. 

Kendati pemerintah menjamin ketersediaan stok beras berada di posisi aman, kemunculan fenomena El Nino berisiko membatasi ruang peningkatan produksi. Oleh sebab itu, rangkaian langkah mitigasi wajib diterapkan sebelum anomali cuaca tersebut mengganggu suplai pangan secara masif.

Berdasarkan estimasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kemarau akan melanda wilayah Indonesia secara bertahap sepanjang bulan Juli hingga September 2026. 

Pada Juli, puncak kekeringan diproyeksikan terjadi pada 83 Zona Musim (ZOM) atau mencakup 12,26% wilayah. Cakupan ini diprediksi meluas pada Agustus menjadi 369 Zona Musim atau 48,84% wilayah, kemudian menyusut pada September ke angka 169 Zona Musim atau sekitar 25,41% wilayah.

Melalui pernyataan resminya, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa wilayah-wilayah yang akan mengalami puncak kemarau di bulan Juli mencakup sebagian Sumatra, sebagian Kalimantan dan Jawa, kawasan selatan Nusa Tenggara Timur, bagian utara Sulawesi Barat, bagian barat Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, serta beberapa area di Papua.

Sinyal kewaspadaan ini kian dipertegas oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) yang mengindikasikan bahwa fase baru El Nino berpeluang menguat dalam beberapa pekan mendatang. 

Indonesia ditempatkan dalam deretan negara Asia dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan lahan pertanian, sejajar dengan India, Pakistan, Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Timor-Leste. 

FAO menganalisis bahwa penurunan curah hujan berisiko menekan produktivitas padi dan jagung yang merupakan penopang utama pangan regional. 

Rekam jejak El Nino pada rentang 2015–2016 serta 2023–2024 membuktikan bahwa kemarau ekstrem sanggup memicu kegagalan panen, kematian hewan ternak, pembengkakan utang keluarga, hingga melambungkan harga bahan pokok.

Di tengah eskalasi risiko tersebut, target pertumbuhan produksi padi domestik bergerak amat lambat. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan akumulasi produksi padi untuk periode Januari–Agustus 2026 berada di angka 43,89 juta ton gabah kering giling, atau sekadar naik tipis 0,06% dari capaian tahun lalu pada periode yang sama.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebutkan bahwa kenaikan marginal tersebut ditopang oleh perluasan area panen yang diperkirakan menyentuh 8,35 juta hektare, tumbuh sekitar 0,43% secara tahunan (year-on-year). 

Walau demikian, BPS memberikan catatan bahwa data ini masih berupa kalkulasi potensi yang sifatnya dinamis, tergantung pada fluktuasi cuaca riil di lapangan. Produksi beras siap konsumsi pada Januari–Agustus diestimasi mencapai 25,28 juta ton, alias hanya merangkak naik 0,05% dibanding realisasi tahun lalu. 

Fakta ini memperlihatkan bahwa meski tren produksi masih positif, margin kenaikannya sangat minim sehingga rawan merosot jika musim kemarau berjalan lebih lama atau jika intensitas El Nino menguat pada semester kedua tahun ini.

Guna mengantisipasi ancaman kekeringan yang berkepanjangan, jajaran pemerintah memastikan bahwa berbagai strategi penanggulangan telah disiapkan matang-matang. 

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah terus memperkukuh posisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) demi membentengi pangan dari risiko macetnya jalur produksi.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kami sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD," ujarnya.

Sarwo menambahkan, hingga detik ini imbas dari fenomena El Nino belum menampakkan dampak buruk yang berarti bagi sektor pertanian pangan. Langkah koordinasi intensif bersama BMKG terus dijalankan, sekaligus menggencarkan edukasi penyesuaian pola tanam petani berdasarkan pergeseran cuaca.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," katanya.

Menilik estimasi neraca pangan rilisan Badan Pangan Nasional, volume produksi beras domestik sepanjang Januari hingga Juni 2026 ditaksir mampu menyentuh angka 19,2 juta ton. Jumlah tersebut melampaui angka kebutuhan konsumsi nasional yang berkisar di angka 15,4 juta ton. 

Surplus yang menyentuh 3,7 juta ton itu sebagian besarnya telah dialokasikan ke Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tercatat hingga tanggal 26 Juni 2026, Bulog sukses menyerap kurang lebih 3,2 juta ton setara beras dari hasil panen lokal. 

Di sisi lain, penyaluran beras pemerintah untuk pelbagai program bantuan telah terealisasi sebanyak 1,07 juta ton, sehingga cadangan beras yang tersisa di gudang masih tersimpan kuat sekitar 5,17 juta ton.

Direktur Indef, Esther Sri Astuti, berpendapat bahwa cadangan stok yang solid ini memposisikan pemerintah dalam situasi yang cukup aman untuk melewati kemarau. Kendati begitu, mitigasi risiko penurunan produksi tetap tidak boleh kendor karena dinamika perubahan iklim tidak melulu berwujud kekeringan. 

Esther menguraikan bahwa sektor produksi padi saat ini dikepung oleh beragam tantangan, mulai dari penyusutan area panen, ancaman El Nino, musibah banjir di beberapa daerah lumbung padi, hingga mundurnya jadwal tanam akibat disrupsi iklim. 

Ia mengingatkan bahwa El Nino berpotensi melambungkan modal operasional petani lantaran munculnya kebutuhan pengairan ekstra serta pergeseran jadwal tanam. Lebih jauh lagi, jika produktivitas jatuh, suplai beras di pasar akan mengetat dan berujung pada lonjakan harga jual.

"Potensinya pasokan beras berkurang bisa sampai akhir tahun karena El Nino tahun 2026," ujarnya.

Demi menekan dampak buruk tersebut, pemerintah giat menggulirkan beragam aksi penyelamatan. Mulai dari ekspansi luas lahan pertanian, percepatan masa tanam lewat Gerakan Kejar Tanam, hingga Gerakan Nasional penanggulangan imbas El Nino di lini provinsi rawan. 

Infrastruktur pengairan juga dioptimalkan melalui pendirian bendungan, perbaikan total jaringan irigasi, optimalisasi fungsi embung serta sumur bor, hingga masifnya program pompanisasi agar indeks pertanaman tetap terjaga meski pasokan air menipis. 

Langkah pelengkap lainnya mencakup distribusi benih yang adaptif terhadap kekeringan, penambahan kuota pupuk subsidi, penguatan serapan gabah petani untuk cadangan negara, pemetaan berkala area rawan kekeringan, perluasan cakupan Gerakan Pangan Murah, hingga penyiapan skema bantuan pangan darurat sekiranya terjadi gangguan produksi yang parah.

Seluruh rangkaian kebijakan ini menjadi sinyal jelas bahwa esensi tantangan pangan saat ini bukan lagi sekadar mempertahankan isi gudang beras. 

Urusan yang jauh lebih krusial adalah menjamin produktivitas sektor hulu tetap tegak berdiri kala Indonesia memasuki puncak kemarau dan menghadapi kepungan El Nino, yang sewaktu-waktu dapat menggerus surplus pangan yang kini tengah dikuasai negara.