JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan bahwa kesuksesan implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak hanya dinilai dari capaian pembangunan fisik, tetapi harus terbukti melalui manfaat nyata yang dirasakan masyarakat hingga ke pelosok kampung.
"Yang paling penting bukan hanya pembangunan fisik yang terlihat, melainkan bagaimana hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, termasuk peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, serta tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di tingkat lokal," ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Ribka menegaskan bahwa penguatan hilirisasi di Tanah Papua terus diakselerasi guna memperluas nilai tambah ekonomi serta menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi pembangunan berbasis potensi daerah, yang tidak lagi sekadar berfokus pada produksi bahan mentah, melainkan mencakup pengolahan hingga tahap industrialisasi.
Ribka menambahkan, hilirisasi adalah kunci agar Papua tidak hanya berperan sebagai penghasil bahan mentah, namun mampu masuk ke rantai nilai industri yang lebih tinggi. Dengan begitu, nilai ekonomi dapat terus berputar di wilayah Papua dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi Orang Asli Papua.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam kunjungannya ke Papua Barat, kembali menekankan urgensi optimalisasi dana Otsus agar mampu memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Fokus utama saat ini terletak pada pengembangan industri komoditas unggulan yang terintegrasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Senada dengan hal tersebut, Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, menyatakan bahwa pengembangan berbasis komunitas merupakan salah satu kunci dalam memperkuat hilirisasi di tingkat akar rumput.
Pendekatan ini memprioritaskan penguatan budaya dan ekonomi lokal secara bersamaan.
“Yang di sini lebih ke memperkuat aspek lokal. Jadi, kalau yang di Meranti itu teknologi industri sagu untuk skala besar. Yang di sini skala lokal, lebih banyak pendekatan budaya, sekaligus mengembangkan hilirisasinya,” tutur Anton.
Model tersebut membuktikan bahwa hilirisasi bisa dijalankan secara adaptif mengikuti karakter wilayah, sembari tetap menjaga keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat. Pengolahan produk turunan di daerah menjadi langkah krusial dalam membangun rantai nilai ekonomi yang lebih panjang.
Dukungan terhadap akselerasi hilirisasi juga ditegaskan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pemerintah, kata dia, terus mempercepat program pengembangan komoditas perkebunan rakyat yang terintegrasi dengan industri pengolahan.
“Tahun ini Rp3,2 triliun, tahun lalu Rp2 triliun. Totalnya Rp5,5 triliun lebih. Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan Presiden mengatakan bantuan ini dilanjutkan,” ucap Amran.
Ia menambahkan bahwa seluruh kabupaten di Papua kini terlibat dalam program pengembangan komoditas strategis. Program ini mencakup penguatan produksi hingga hilirisasi dengan cakupan lahan mencapai ratusan ribu hektare di berbagai wilayah.
Melalui penguatan kebijakan tersebut, hilirisasi di Papua diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi yang jauh lebih luas. Transformasi dari sekadar produsen bahan mentah menjadi penghasil produk bernilai tambah kini menjadi fondasi penting bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Tanah Papua.
