JAKARTA – Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) bersama Danantara terus melakukan penguatan tata kelola pelaksanaan program hunian rakyat. Langkah ini diambil untuk menjamin seluruh proses operasional berjalan dengan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
"Kami tentu mendukung penuh program ini. Tinggal bagaimana kami memastikan seluruh pihak bergerak bersama, sehingga program ini bisa berjalan lebih cepat, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Kepala BP BUMN Dony Oskaria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurut Dony, pembenahan tata kelola pada sektor hunian rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan setiap program prioritas mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas.
Pada 22 Juni 2026, Dony Oskaria selaku Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, telah mengadakan pertemuan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Dony menjelaskan bahwa pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya penguatan tata kelola, pendampingan pengawasan, serta percepatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung keberhasilan program hunian rakyat.
Sinergi ini ditujukan agar setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai regulasi, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dukungan pengawasan yang kokoh dinilai Dony sebagai faktor krusial untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai inisiatif strategis pemerintah.
Melalui tata kelola yang mumpuni, proses dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta terukur.
Dony kembali menegaskan dukungan penuh terhadap program tersebut dan menggarisbawahi urgensi kolaborasi lintas pihak.
Melalui sinergi yang diperkuat ini, pemerintah optimistis percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau dapat terus diakselerasi, sekaligus memperluas akses masyarakat dalam memiliki rumah.
"Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah Indonesia," ungkapnya.
