JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah untuk orangtua murid Sekolah Rakyat (SR) telah berjalan pada tahun 2026 ini.
"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau yang akrab dipanggil Ara saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebutkan bahwa inisiatif Bedah Rumah tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Menteri Sosial selaku pihak yang bertanggung jawab atas Sekolah Rakyat.
"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.
Di waktu yang sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, membenarkan bahwa proses verifikasi untuk program Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat telah sebagian dilaksanakan.
"Sudah, sebagian sudah dimulai," ucap Fitrah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk mendukung target renovasi sebanyak 10.000 rumah pada tahun 2026 lewat program BSPS.
“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," ungkap Ara.
Pemerintah memandang bahwa penyediaan hunian yang layak merupakan elemen krusial guna menunjang keberhasilan pendidikan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Kementerian PKP RI kini mempererat kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Sosial RI untuk menyukseskan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menerangkan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat miskin dan rentan di berbagai penjuru Indonesia dengan bantuan pemerintah daerah.
Saifullah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap kelancaran program tersebut.
Saat ini, Program Sekolah Rakyat telah mencakup 166 titik di seluruh Indonesia, dengan jumlah siswa mencapai sekitar 14.913 orang dan orangtua siswa sekitar 13.942 orang.
Data tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan sasaran program perumahan melalui skema BSPS. Sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mengakselerasi penanganan rumah tidak layak huni sekaligus membangun ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat.
