JAKARTA — Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki memandang bahwa peningkatan mutu pengelolaan perhutanan sosial sangat krusial untuk menjadi penggerak ekonomi nasional, di samping tetap mempertahankan kelestarian hutan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Wamenhut menyatakan bahwa keberhasilan program ini di masa mendatang tidak lagi sekadar ditentukan oleh pertambahan luasan izin.
“Tantangan kami sekarang bukan lagi sekadar menambah luasan perhutanan sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaannya, mengoptimalkan lahan melalui agroforestri, memperkuat kelembagaan kelompok, memperluas akses pasar, dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Rohmat.
Sejalan dengan itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus mengakselerasi pengembangan agroforestri lewat Program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi (FAPE).
Program ini menyediakan bantuan bibit serta pendampingan bagi kelompok tani hutan guna mengembangkan komoditas kehutanan dan pertanian secara terintegrasi. Menurutnya, agroforestri menjadi jawaban untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi ekologi hutan.
“Kami ingin masyarakat memperoleh penghasilan yang lebih baik, tetapi hutan juga tetap terjaga. Karena itu agroforestri harus menjadi fondasi pengelolaan perhutanan sosial ke depan,” ujarnya.
Hingga Mei 2026, Kemenhut telah menyalurkan akses perhutanan sosial seluas 8,34 juta hektare kepada masyarakat. Skema ini melibatkan lebih dari 1,43 juta kepala keluarga serta didukung oleh lebih dari 16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Di sisi lain, Wamenhut menekankan peluang bagi kelompok perhutanan sosial dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk berperan dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, energi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.
Hasil usaha masyarakat desa hutan dinilai berpotensi kuat masuk ke dalam rantai pasok program-program tersebut.
Lebih lanjut, Rohmat menyampaikan bahwa Kemenhut bersama Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mempererat sinergi pemanfaatan lahan perhutanan sosial guna mendukung swasembada pangan tanpa melakukan pembukaan kawasan hutan baru.
“Yang kami dorong bukan pelepasan kawasan hutan, tetapi optimalisasi lahan yang sudah memiliki akses kelola melalui perhutanan sosial sehingga dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus tetap menjaga fungsi hutan,” ujarnya.
