JAKARTA - Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal III 2025 mencatat kenaikan kewajiban neto.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebutkan bahwa akhir kuartal III 2025, kewajiban neto tercatat sebesar US$ 262,9 miliar.
Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2025 yang sebesar US$ 244,5 miliar, mencerminkan tren peningkatan kewajiban finansial Indonesia di pasar internasional.
Penyebab Peningkatan Posisi AFLN dan KFLN
Denny menjelaskan, peningkatan kewajiban neto terutama berasal dari kenaikan Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui kenaikan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Posisi AFLN Indonesia naik menjadi US$ 541,1 miliar, naik 0,7% dari US$ 537,3 miliar pada kuartal sebelumnya.
Kenaikan ini dipicu oleh valuasi harga pasar yang meningkat di beberapa negara penempatan aset, termasuk harga emas, saham global, dan harga aset internasional lainnya.
Kenaikan Investasi Langsung dan Portofolio
Di sisi kewajiban, KFLN meningkat menjadi US$ 803,9 miliar, naik 2,8% dibanding US$ 781,8 miliar pada kuartal II 2025. Denny menuturkan, hal ini dipengaruhi oleh investasi langsung dan portofolio yang terus bertumbuh.
Masuknya modal asing dalam bentuk investasi langsung menunjukkan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Selain itu, kenaikan harga saham domestik turut menopang pertumbuhan KFLN.
Dampak terhadap Ketahanan Eksternal
Meski terjadi peningkatan kewajiban, PII Indonesia tetap terjaga dan mendukung ketahanan eksternal. Rasio PII terhadap PDB pada kuartal III 2025 tercatat stabil sebesar 18,3%, menandakan struktur investasi yang sehat.
Sebagian besar kewajiban (93,1%) berupa instrumen berjangka panjang, terutama investasi langsung, sehingga risiko likuiditas jangka pendek relatif rendah.
Strategi BI Mengantisipasi Risiko
Bank Indonesia terus memantau dinamika ekonomi global yang berpotensi memengaruhi prospek PII Indonesia. Denny menekankan, respons kebijakan BI akan didukung oleh sinergi erat dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal.
Selain itu, BI akan terus memantau risiko terkait kewajiban neto agar pertumbuhan investasi tetap aman dan berdampak positif bagi perekonomian domestik.
