JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pendirian sekolah rakyat menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) lewat penyediaan fasilitas pendidikan yang merata.
"Pembangunan sekolah rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul serta mendukung pemerataan akses pendidikan," jelas Menteri PU, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Sekarang ini, sekolah rakyat yang didirikan oleh PT Nindya Karya (Persero) telah siap digunakan bersamaan dengan dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) guna menyambut para siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027.
Adanya sarana pendidikan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk menyediakan tempat belajar yang mumpuni bagi generasi penerus bangsa.
Penuntasan Sekolah Rakyat Tahap II yang digarap oleh BUMN karya tersebut tersebar pada 20 daerah yang berlokasi di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku.
Distribusi pembangunan sekolah rakyat ini menggambarkan tekad pemerintah untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang inklusif, termasuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), agar semakin banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan akses ke sarana sekolah yang memadai.
Di sisi lain, Direktur Utama Nindya Karya Firmansyah menyebutkan bahwa mulainya aktivitas MPLS menjadi momen krusial yang memperlihatkan dampak konkret dari pembangunan tersebut bagi publik.
"Kami bersyukur pembangunan sekolah rakyat yang menjadi amanah pemerintah kini telah memasuki tahap pemanfaatan. Dimulainya kegiatan MPLS menjadi bukti bahwa hasil pembangunan yang dikerjakan Nindya Karya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan proyek ini bukan hanya diukur dari rampungnya konstruksi, tetapi dari manfaat yang terus dirasakan oleh generasi penerus bangsa," kata dia.