JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjamin Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tetap terkendali berkat penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menyentuh angka 5,2 juta ton demi menjaga stabilitas pangan di tanah air.
Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis internal, hanya ada 55 kabupaten/kota di seluruh penjuru Indonesia yang mendapati lonjakan IPH beras hingga awal Juli 2026, dengan situasi melewati harga eceran tertinggi (HET) beras medium.
"Selebihnya masih berada di dalam koridor HET beras medium," kata Sarwo dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Dia mengutarakan bahwa pihak pemerintah senantiasa memelihara stabilitas harga beras lewat penerapan program intervensi, didukung oleh stok CBP yang mencapai 5,2 juta ton per 7 Juli 2026.
Ia menilai lewat cadangan pangan yang kuat, peningkatan produksi yang konsisten, jalur distribusi yang kian kokoh, serta sinergi yang terjalin, pemerintah sangat optimis bahwa pemenuhan pangan warga akan tetap tercukupi dan stabilitas pangan nasional bakal senantiasa terjaga.
"Sehingga pemerintah melalui Bapanas meyakini stabilitas harga beras mampu terjaga meskipun musim kemarau atau El Nino," ujar Sarwo.
Merujuk pada data Bapanas, total penyaluran intervensi CBP di tingkat nasional sejak Januari telah menyentuh 1,36 juta ton.
Jumlah tersebut meliputi realisasi penjualan beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sepanjang Januari dan Februari sebesar 221,05 ribu ton, serta kelanjutan SPHP beras periode Maret hingga Juli sebesar 431,6 ribu ton.
Sementara itu, pelaksanaan program bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret telah dituntaskan pada akhir Juni kemarin. Penyaluran ini sukses menyasar 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan akumulasi volume beras yang digelontorkan mencapai 662,86 ribu ton.
Adapun sisa cadangan pangan disalurkan guna mendanai program golongan anggaran ASN di sejumlah wilayah tertentu sebesar 42,43 ribu ton, serta penanggulangan bencana alam sebanyak 11,37 ribu ton.
Di samping itu, Bapanas bersama pihak pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait tercatat telah melangsungkan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah (GPM) yang tersebar di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota.
Sebagai langkah keberlanjutan dari program bantuan pangan, pihak pemerintah mengambil keputusan untuk menggulirkan kembali program bantuan pangan beras mulai Juli 2026 ini untuk masa alokasi selama 3 bulan.
Kuantitas beras yang dipersiapkan untuk didistribusikan mencapai 997,3 ribu ton. Dengan demikian, pemerintah memproyeksikan bakal menggelontorkan bantuan pangan beras bagi masyarakat hingga sebesar 1,66 juta ton sampai penghujung tahun 2026.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa komoditas beras saat ini tidak lagi menempati posisi sebagai pemicu andil inflasi yang paling dominan.
"Inflasi beras berhasil diredam dalam 2 tahun terakhir," kata Amran.
Tren perberasan di lingkup nasional dipastikan masih berada dalam kondisi yang cukup terkendali.
Hal tersebut selaras dengan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengeklaim bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras memperlihatkan tren penurunan hingga minggu pertama Juli 2026.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan ada 113 kabupaten/kota yang mengalami lonjakan IPH beras.
Angka tersebut terhitung menyusut andaikata disandingkan dengan situasi pada akhir Juni 2026 yang mencatatkan sebanyak 138 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH beras.
"Ini ada 2 komoditi yang perlu mendapat perhatian, yaitu beras dan minyak goreng, walaupun perubahan IPH-nya itu sudah relatif terjaga rendah.
Beras juga mengalami inflasi tetapi tidak terlalu tinggi," papar Deputi BPS Ateng di rapat pengendalian inflasi dikutip di Jakarta pada Rabu (8/7).
"Untuk beras, ini masih ada pada posisi 113 (kabupaten/kota). (Namun) kalau kami lihat dari pergerakan harga untuk IPH beras menurut provinsinya, ini relatif tidak terlalu tinggi," kata Ateng.