JAKARTA - Perpaduan antara pergolakan konflik internasional serta melonjaknya kebutuhan belanja negara memicu ancaman pelebaran defisit APBN 2026. Hal yang selama ini dikhawatirkan oleh beragam elemen kini kian mendekati kenyataan pasca defisit APBN pada tahun ini diestimasikan meregang kisaran Rp45 triliun.
Prediksi pembengkakan defisit anggaran saban tahunnya bukan merupakan fenomena baru apabila menilik pada outlook performa paruh pertama di setiap tahun anggaran. Di tahun 2025 kemarin, prognosis APBN semester II/2025 memproyeksikan defisit merenggang dari angka 2,53 persen terhadap PDB menjadi 2,78 persen terhadap PDB.
Hasil riil hingga tutup tahun lalu bahkan tetap lebih lebar dibanding prediksi pertengahan tahun. APBN pada pengujung 2025 disudahi dengan torehan defisit Rp670,3 triliun atau setara 2,81 persen terhadap PDB, merujuk pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk tahun 2026, defisit diestimasikan melebar tidak terlampau jauh dari capaian tahun lalu versi LKPP. Faktor penentu utamanya yakni porsi belanja negara yang masih masif namun dihadapkan pada ancaman shortfall pajak atau perolehan pendapatan yang meleset dari target.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit APBN 2026 bakal menembus nominal Rp734,3 triliun atau mencapai 2,85 persen terhadap PDB mengacu pada outlook pendapatan serta pengeluaran negara di paruh kedua tahun ini. Berarti, didapati pembengkakan senilai Rp45 triliun dari plafon defisit APBN awal sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Hal ini menjadi bukti bahwa kebutuhan belanja pemerintah dalam kurun enam bulan ke depan terpantau masih sangat tinggi. Pasalnya, capaian defisit pada semester I/2026 baru menyentuh Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak membantah bahwa lonjakan harga minyak ikut menjadi faktor pemicu fundamental. Ia menyebutkan perkiraan defisit APBN 2,85 persen ini dipatok berdasarkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang bergeser dari patokan APBN US70perbarelmenjadiUS83 per barel.
Kondisi ini ikut berdampak pada membengkaknya tanggungan pembayaran subsidi serta kompensasi pemerintah, yang dikalkulasikan menyentuh total Rp132 triliun hingga akhir tahun.
Prediksi defisit 2,85 persen hingga penutupan tahun ini merupakan batas paling tinggi. Terbuka perpaduan beraneka aspek yang diharapkan sanggup menekan defisit ke level yang lebih rendah dari prognosis. Contohnya saja, tren penurunan harga komoditas minyak dan performa pendapatan yang terus berlanjut, dibarengi efisiensi belanja program prioritas utamanya Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Saya yakin kami masih bisa menekan defisit ini ke bawah," ujarnya pada rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2026).
Ditinjau dari sektor pendapatan, capaian pajak khususnya menorehkan tren yang menggembirakan. Laju pertumbuhan penerimaan pajak secara konsisten bernilai positif di atas 15 persen (YoY) hingga paruh pertama 2026. Pada akhir Juni saja, akselerasi pendapatan pajak mampu menyentuh 24,6 persen (YoY).
Sayangnya, ancaman shortfall tetap mengintai pada fase penutupan tahun nanti. Bersandarkan pada outlook APBN hingga akhir tahun, sektor pendapatan pajak diestimasikan terkumpul Rp2.310,8 triliun atau berkisar 98 persen dari target awal sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan kata lain, bakal ada shortfall kurang lebih Rp46,9 triliun. Di pihak lain, pendapatan negara bukan pajak alias PNBP diestimasikan sanggup terhimpun Rp575,1 triliun atau menyentuh 125,2 persen dari plafon target.
Merujuk kalkulasi Purbaya, dibutuhkan pertumbuhan sektor pendapatan pajak hingga akhir tahun di kisaran 23 persen (YoY). Pertumbuhan masif ini mendesak dikejar berhubung basis capaian pendapatan pajak di tahun 2025 terhitung lumayan rendah. Sementara itu, potret outlook hingga akhir tahun memprediksikan aparat pajak mesti puas dengan performa pertumbuhan yang lebih rendah yaitu 20,5 persen (YoY).
"Saya yakin bisa tumbuh 23% sesuai prediksi APBN," lanjutnya.
Ada sederet strategi yang bakal ditempuh oleh sang Bendahara Negara. Beberapa langkah tersebut di antaranya ialah maksimalisasi Coretax serta ekstensifikasi pendapatan pajak di lini ekonomi digital. Tidak sebatas itu, ia bakal memacu ritme kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar makin efisien.
Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini bahkan melayangkan ultimatum bagi otoritas perpajakan jika kedapatan tidak memberikan performa terbaik.
"Sekarang saya boleh merumahkan orang, saya akan rumahkan kalau mereka tidak bekerja dengan bagus. Tetapi rata-rata sekarang sudah lebih baik. Cuma, tetap saja kalau ada yang tidak efisien atau agak lelet kami beresin," katanya selepas rapat dengan Banggar DPR.
Dari lini belanja, lonjakan kebutuhan anggaran bukan cuma dipicu oleh subsidi serta kompensasi. Pemerintah turut mengatrol plafon alokasi untuk dana transfer ke daerah (TKD) dari nominal Rp693 triliun menjadi Rp706,3 triliun.
Berkenaan dengan program prioritas, khususnya MBG, Purbaya berpendapat penyusutan anggaran lebih lanjut bakal mengamankan ruang yang lebih longgar bagi APBN. Bahkan untuk saat ini, plafon alokasi MBG sudah dipangkas dari Rp335 triliun menuju Rp268 triliun.
Kalkulasi dari pihak Badan Anggaran (Banggar) DPR turut mengesahkan kondisi tersebut. Menurut salah satu AKD DPR ini, masih tersedia kelonggaran untuk merampingkan lebih jauh pagu alokasi MBG 2026 melampaui Rp40 triliun.
"Sementara ini kan baru Rp40 triliun. Banggar berpendapat, kalau hitung-hitungan banggar, sebenarnya dari Rp268 triliun itu [efisiensi] moderat Rp68 triliun. Kalau mau efisien betul, sekitar Rp80 triliun," jelas Ketua Banggar DPR Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Risiko Kredibilitas hingga Efisiensi
Said tidak menepis adanya faktor kredibilitas yang dipertaruhkan oleh pemerintah seiring munculnya indikasi pelebaran defisit pada tahun ini. Walaupun sekadar 0,17 persen lebih tinggi dari plafon target, ia meyakini pihak pasar bakal memberikan reaksi.
Terlebih lagi, sebelumnya ada dua lembaga pemeringkat internasional yakni Moody's dan Fitch yang telah mengubah prospek peringkat investasi (credit rating) Indonesia dari posisi Stabil menjadi Negatif. Tersisa satu lembaga pemeringkat yang masih dinanti hasil evaluasi gresnya yaitu S&P.
"Kami tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kami sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal," terang Said pada rapat.
Kendati demikian, setidaknya terdapat dua hal krusial lain yang menyita atensi Banggar. Pertama, tingginya porsi penjatahan APBN guna melunasi utang sampai dengan paruh pertama 2026 apabila disandingkan dengan total pendapatan.
Tokoh politik dari PDI Perjuangan (PDIP) ini menyoroti realisasi pemenuhan kewajiban utang pemerintah di sepanjang semester I/2026 yang sudah menembus angka Rp477,4 triliun. Nilainya melonjak hingga 51,3% (YoY) jika dikomparasikan dengan realisasi semester I/2025 yang berada di angka Rp315,41 triliun.
"Dengan demikian pembiayaan utang semester I/2026 mencapai Rp162 triliun lebih besar dibandingkan tahun lalu," paparnya.
Di lini lain, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) diproyeksikan melonjak ke angka Rp255,5 triliun pada akhir tahun ini. Nilai prognosis tersebut melonjak sebesar 252 persen (YoY) dibandingkan periode serupa di tahun 2025 yang senilai Rp72,39 triliun. Kekhawatiran Said atas efisiensi pembiayaan ini berkorelasi dengan tingginya beban bunga utang yang wajib dilunasi oleh pemerintah alias cost of fund.
Terlebih, di tengah tren melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tengah agresif mengatrol tingkat imbal hasil aset rupiah layaknya SBN dan SRBI dengan tujuan mendongkrak daya tarik investasi.
"SILPA yang tinggi itu menunjukkan, seharusnya pembiayaan ini digunakan oleh pemerintah sesuai yang sudah dianggarkan dan diinvestasikan. Nah, kalau sampai Rp255 triliun, jangan-jangan enggak turun sama sekali ini. Karena tahun lalu SILPA-nya hanya Rp73 triliun. Tingginya SILPA itu kan membebani anggaran lewat biaya bunga," pungkas Ketua Banggar DPR sejak 2019 ini.
Sementara itu, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky mengamati bahwa defisit APBN yang diestimasikan meregang ini memvalidasi adanya impitan terhadap kondisi kas keuangan negara. Tidak sebatas harga minyak semata, Riefky turut mengingatkan kemerosotan nilai tukar rupiah yang masih melanda ikut memberikan tekanan bagi APBN.
"Salah satu sumber tekanan terbesar berasal dari faktor eksternal yaitu harga minyak global dan depresiasi nilai tukar rupiah sehingga beban APBN untuk subsidi dan kompensasi meningkat drastis," ujarnya kepada Bisnis.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Dipo Satria Ramli, lebih menyoroti aspek tingkat kepercayaan pasar. Prediksi pelebaran defisit APBN 2026 ke level 2,85 persen ini dirasa menuntut hadirnya kebijakan yang lebih penuh kehati-hatian, lantaran bakal berimbas pada kredibilitas sekaligus rasa percaya publik kepada pemerintah.
Evaluasi pasar bisa jadi kian buruk akibat dampak dari peringatan lembaga internasional seputar ketahanan eksternal Indonesia, yang terimbas oleh pelemahan rupiah.
Di pihak lain, sejalan dengan kekhawatiran yang dirasakan Banggar DPR, Dipo menilai tingginya performa pendapatan APBN berpeluang tidak seimbang dengan besarnya kebutuhan belanja pemerintah untuk pelunasan kewajiban utang.
"Penerimaan pajak dan PNBP yang positif bisa jadi ilusi fiskal, karena likuiditas tersebut pada akhirnya berpotensi habis tersedot untuk melunasi beban bunga utang," katanya kepada Bisnis.