JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI secara resmi menyepakati pagu anggaran bagi tujuh kementerian koordinator (Kemenko) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih untuk tahun anggaran 2027.
Tujuh lembaga tersebut meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Politik dan Keamanan, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Pihaknya juga langsung memberikan lampu hijau terhadap usulan penambahan anggaran bagi seluruh Kemenko terkait.
"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kami setujui hari ini. Setuju?" ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Setelah pernyataan tersebut, segenap anggota Banggar DPR RI menyatakan kesepakatannya. Said kemudian memaparkan rincian pagu indikatif bagi masing-masing kementerian, yakni Kemenko Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kemenko PMK Rp304,1 miliar, serta Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.
Selanjutnya, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar, Kemenko Pangan Rp509,3 miliar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp620,9 miliar.
Ia menerangkan bahwa penetapan pagu indikatif ini didasarkan pada berbagai asumsi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak dan gas bumi, hingga defisit anggaran.
"Hebatnya Banggar ini, pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kami getok dulu ya," tambahnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh Menteri Koordinator hadir secara langsung, yaitu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.