JAKARTA - Pemerintah RI, Kedutaan Besar Swiss, bersama UNDP secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) guna memperkokoh tata kelola lanskap berkelanjutan, memperbaiki taraf hidup masyarakat perdesaan, serta membangun rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.
"Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kami merupakan prioritas nasional," ujar Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera dalam pembukaan program di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dida menuturkan bahwa fase kedua SLPI menjadi momentum bagi Indonesia dalam menampilkan praktik pengelolaan lanskap yang berkelanjutan di tingkat tapak.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat pembelajaran kelembagaan, termasuk mendukung institusionalisasi forum multipihak di pemerintahan agar terintegrasi ke dalam sistem perencanaan serta pembiayaan.
Dengan langkah tersebut, pengelolaan lanskap diharapkan berjalan lebih optimal dan lestari.
Di sisi lain, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder menyatakan bahwa pihaknya menilai SLPI sebagai bukti nyata dari kemitraan yang mampu menciptakan dampak berkelanjutan.
Menurutnya, fase pertama program telah membuktikan bahwa pengelolaan lanskap tidak sekadar melindungi hutan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuka akses pasar yang lebih luas.
Melalui fase kedua, Swiss berkomitmen untuk melanjutkan capaian tersebut serta mengintegrasikan praktik sukses ke dalam sistem yang lebih luas.
Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menambahkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila masyarakat terlibat sebagai bagian dari solusi.
"Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan," ujarnya.
Ia menambahkan, pada fase kedua, UNDP akan mengoptimalkan keberlanjutan platform tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional agar dampaknya dapat terus berkembang.
Berangkat dari keberhasilan fase pertama periode 2023-2025 dengan dukungan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI fase kedua yang berlangsung pada 2026-2029 akan memfokuskan penguatan pendekatan percontohan menjadi sistem yang lebih kokoh.
Program ini akan mempererat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sekaligus meningkatkan sistem pendanaan serta pemantauan.
Fokus utama fase kedua mencakup koordinasi nasional-daerah serta mobilisasi sumber daya domestik, sebagai tindak lanjut untuk memperkuat kepemilikan jangka panjang oleh para pemangku kepentingan.