JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan tim pengadaan batu bara adalah untuk menekan belanja operasional (operating expenditure/opex) PT PLN (Persero).
“Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih,” ujar Bahlil saat ditemui usai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (18/6/2026).
Bahlil menekankan bahwa intervensi negara dalam manajemen PLN sangat krusial mengingat besarnya subsidi yang mengalir ke perusahaan tersebut, baik di sektor hulu maupun hilir.
Menurutnya, margin sebesar 7% yang diterima PLN dari opex membuat beban keuangan negara semakin besar jika pengeluaran perusahaan tidak efisien.
Kehadiran tim gabungan ini dinilai penting untuk mengurai hambatan teknis yang menghambat pasokan batu bara hingga ke pembangkit.
"Jangan barang sudah ada, ESDM sudah memberikan penugasan kepada PLN, tetapi kalau tidak dieksekusi kan tidak sampai di power plant. Ini dibutuhkan kolaborasi kerja sama dan transparansi termasuk harga. Ini semua dalam rangka pertanggungjawaban moral," tegas Bahlil.
Di sektor hulu, PLN menikmati subsidi berupa harga batu bara maksimal melalui kebijakan Domestic Price Obligation (DPO) seharga US$70/ton, serta harga gas bumi tertentu (HGBT).
Sementara di sektor hilir, negara menyalurkan kompensasi dan subsidi atas tarif dasar listrik (TDL).
Bahlil memperingatkan bahwa tanpa pengawasan presisi, tingginya opex PLN akan memperberat APBN akibat skema margin yang berlaku.
Tim gabungan yang diinisiasi Bahlil ini melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pihak PLN.
Langkah ini diambil menyusul adanya kekurangan pasokan batu bara sebesar 20 juta ton dari total kebutuhan PLN tahun ini yang mencapai 154 juta ton.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta, tinggal kurang 20 [juta metrik ton] yang belum dikontrakkan,” kata Bahlil.