JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau para pelaku industri penyedia solusi kecerdasan artifisial (AI) agar tidak sekadar menciptakan inovasi, tetapi juga menjamin aspek keamanan dari teknologi tersebut.
Hal ini krusial dalam kaitan pengelolaan data, sebab data merupakan fondasi utama dalam mengembangkan inovasi AI.
"Pelajaran pentingnya adalah keberhasilan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya tapi juga kemampuan mengelola data secara aman, etis dan juga bertanggung jawab," ujar Meutya saat menghadiri acara BRAVO 500 Summit 2026 yang digelar XLSmart di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Walaupun masyarakat Indonesia dinilai cukup adaptif dalam memanfaatkan AI, munculnya kekhawatiran terkait dampak negatif teknologi ini kerap menjadi perbincangan.
Oleh sebab itu, untuk menjamin pemenuhan standar keamanan dalam pengembangan AI di industri, Pemerintah kini sedang menyusun payung hukum guna membangun tata kelola AI yang baik di Indonesia.
"Teman-teman bisnis kita minta gaspol, tapi kami sebagai pemerintah, regulator ya, kami menyampaikan bahwa kita harus meregulasi, bahwa sebuah inovasi ini juga tentu harus dibingkai dalam kerangka-kerangka dalam rangka keterjagaan perlindungan publik," tegas Meutya.
Dalam penjelasannya, Meutya memaparkan empat fondasi utama yang ditetapkan Pemerintah untuk menyiapkan regulasi tata kelola AI di Tanah Air.
Keempat fondasi tersebut meliputi tata kelola digital yang transparan, infrastruktur digital yang andal, pengelolaan data yang aman serta terintegrasi, dan terakhir adalah pengembangan talenta digital yang kompetitif.
Seluruh fondasi tersebut menjadi syarat mutlak bagi pemanfaatan AI yang etis dan tepat sasaran.
Melalui upaya menjamin keamanan AI bagi publik, diharapkan inovasi teknologi tidak hanya mampu memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa kemajuan bagi aspek sosial.
"Kami ingin menyampaikan bahwa kami mendorong pertumbuhan AI tapi tidak hanya dijadikan sebagai inovasi teknologi tapi juga fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan layanan publik, kemajuan sosial yang berkelanjutan dan semuanya itu harus diambil," tutup Meutya.