JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengajukan penambahan dana sebesar Rp150,4 miliar untuk tahun 2027 demi menyokong program transformasi birokrasi dan penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Menteri PANRB Rini Widyantini memaparkan bahwa alokasi pagu indikatif instansinya untuk tahun mendatang telah dipatok pada angka Rp348,59 miliar.
Akan tetapi, nominal tersebut dinilai belum mencukupi untuk merealisasikan berbagai agenda prioritas presiden.
"Apabila dibandingkan dengan rancangan awal kebutuhan anggaran Kementerian PANRB sebanyak Rp551,91 miliar, terdapat selisih sebesar Rp203 miliar. Dengan demikian, pagu indikatif yang tersedia itu nampaknya masih perlu diperkuat," ujar Rini saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu.
Kementerian PANRB mengusulkan tambahan dana sejumlah Rp150,4 miliar, yang mencakup alokasi untuk program kebijakan, pengembangan profesi, serta tata kelola aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp62,6 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp87,79 miliar.
Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran untuk Kementerian PANRB pada tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp498,99 miliar.
Rini menuturkan bahwa penambahan anggaran tersebut bertujuan agar kementerian dapat melaksanakan agenda krusial terkait transformasi birokrasi melalui penguatan pelayanan publik, sistem pemerintahan digital, serta prioritas pembangunan lainnya.
Dana tersebut, lanjut Rini, akan diprioritaskan pada sejumlah aspek, yaitu transformasi manajemen ASN berbasis merit, perbaikan layanan publik, pengembangan layanan pemerintahan digital, serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
"Kami berharap dukungan anggaran ini dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang lebih efektif. Mohon dukungan dan persetujuan dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas usulan tambahan anggaran di tahun 2027 ini," tuturnya.