JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat adanya lonjakan signifikan dalam nilai ekspor nikel dan produk turunannya sejak pemerintah menerapkan larangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa nilai ekspor nikel naik 927% atau meningkat 10,27 kali dari US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024.
“Hilirisasi adalah bagian dari strategi kemandirian bangsa dan pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan pada transformasi ekonomi berbasiskan nilai tambah,” ujar Yuliot dalam pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.
Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat mengubah Indonesia dari eksportir bahan mentah menjadi pemain utama dalam produk bernilai tinggi, sekaligus meningkatkan pendapatan nasional.
Forum DPRD Perkuat Posisi Daerah Penghasil
Pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel digagas DPRD Sulawesi Tengah untuk mengumpulkan lima provinsi penghasil nikel, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Langkah ini dipandang sebagai strategi politik daerah untuk memperkuat posisi tawar dalam pengawasan industri nikel. Forum juga menjadi saluran bagi pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait distribusi manfaat dari hilirisasi.
Melalui forum ini, DPRD provinsi dapat ikut memastikan agar pertumbuhan sektor nikel membawa keuntungan bagi masyarakat lokal, serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam pengelolaan industri.
Data Produksi dan Hilirisasi Nikel
Yuliot memaparkan, saat ini terdapat 365 izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi penghasil. Sementara itu, di sisi hilir terdapat 79 smelter yang telah beroperasi, 74 unit dalam tahap konstruksi, dan 17 smelter dalam tahap perencanaan dan perizinan.
Pemerintah memperkirakan hilirisasi mineral akan menyumbang investasi hingga US$ 618 miliar dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru pada 2040. Proyeksi ini menegaskan bahwa hilirisasi nikel bukan sekadar strategi ekspor, tetapi juga peluang ekonomi jangka panjang bagi Indonesia.
Namun, Yuliot mengingatkan bahwa pertumbuhan sektor ini harus berjalan seiring dengan praktik pertambangan yang baik. Pengendalian emisi dan pemulihan lingkungan pascaoperasi menjadi aspek penting agar keberlanjutan ekosistem tetap terjaga.
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Hilirisasi nikel tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri nasional, sekaligus menyiapkan Indonesia menghadapi era industri modern.
Dengan meningkatnya investasi dan penciptaan lapangan kerja baru, sektor nikel menjadi salah satu pilar penting dalam upaya pemerintah mencapai target Indonesia Emas 2045. Namun, keberhasilan strategi ini tetap bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral harus mematuhi praktik pertambangan yang baik, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan tanpa mengorbankan keberlanjutan alam.